Kepala Perpustakaan Badan Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang Nurhayati mengatakan, idealnya Palembang punya 10 ribu buku bacaan di semua perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan minat baca warganya, terutama bagi para pelajar.

“Tapi, sembari menunggu bantuan dari pemerintah pusat, saat ini kita sudah punya 5 ribu buku bacaan untuk semua kalangan,” kata Nurhayati, seusai peluncuran Perpustakaan Badan Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang, di Jl. Tasik, Senin (30/11).

Buku-buku bacaan itu, ujar Nurhayati, saat ini tersedia di Badan Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang, di Jl. Bambang Utoyo, dengan komposisi 60 persen buku pengetahuan umum, dan sisanya 40 persen untuk buku pengetahuan agama.

Dengan telah diluncurkannya badan arsip perpustakaan ini, Nurhayati berharap minat baca di kalangan pelajar di Kota Palembang kian meningkat. Pihaknya, ujar Nurhayati, siap memberikan pelayanan yang optimal bagi pelajar maupun warga yang berkunjung ke perpustakaan.

“Badan Arsip ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh datang. Kita juga siapkan 24 sumber daya manusia untuk pelayanan,” sebut Nurhayati.

Ia menambahkan, pada 2013 pihaknya menargetkan semua perpustakaan di Kota Palembang telah menjadi pusat-pusat bacaan terlengkap. Sehingga, warga tak perlu repot-repot lagi mencari buku maupun literature tentang semua hal di perpustakaan lain di Tanah Air.

“Ini juga sesuai dengan instruksi Wali Kota Palembang,” kata Nurhayati lagi.

Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra menyambut positif peluncuran badan arsip ini. Menurut wali kota, dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli pemerintah kota bidang Hukum, Sosial Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sayuti Hadim, perpustakaan merupakan salah satu wahana pendidikan sekaligus rekreasi bagi masyarakat. Pemerintah kota kata Sayuti terus berkomitmen menggalakkan minat baca di masyarakat.

“Komitmen itu antara lain dengan pembangunan 70 perpustakaan di setiap masjid-masjid di Kota Palembang pada tahun 2009 ini,” ujar Sayuti. (why)

Jumlah anak jalanan (anjal) di Kota Palembang terus menurun. Jika pada 2008, terdata sebanyak 900 anjal, gembel dan pengemis,  pada 2009 ini jumlahnya tinggal sekitar 500-an saja.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Hasbullah Tuwi, kepada wartawan belum lama ini.

Penurunan yang terjadi, kata Hasbulah, karena peran dan upaya yang terus-menerus dari Pemerintah Kota Palembang dalam merazia para “penyakit sosial” itu.

“Setelah dirazia, para anjal, gepeng dan pengemis itu kita kumpulkan untuk diberi  pembinaan dan bekal keterampilan,” katanya.

Menurut dia, anjal, gepeng dan pengemis merupakan salah satu fenomena sosial di perkotaan yang belakangan ini terus ada. Kehadiran mereka disebabkan karena “kegagalan” dalam beradaptasi dengan dinamisnya derap pembangunan di sebuah kota besar.

Kehadiran anjal, gepeng dan pengemis, kata Hasbullah, acapkali meresahkan warga masyarakat. Selain, merusak pemandangan, ulah mereka kadangkala dapat menyebabkan kemacetan pengguna jalan.

“Para gepeng ini sulit sekali untuk ditertibkan. Walaupun sudah sering ditangkap dan diberikan pembinaan, mereka masih saja menekuni pekerjaan mengemis jika telah dibebaskan nanti,” tutur Hasbulah.

Meski para komunitas yang gagal beradaptasi ini tak bisa dihilangkan 100 persen, lanjut Hasbullah, kondisi ini tak menyurutkan niat pihaknya terus melakukan razia anjal, gepeng dan pengemis secara rutin.

“Kita akan terus melakukan patroli terutama di jalan-jalan protokol atau tempat yang dianggap strategis bagi mereka,” ujar Hasbullah.

“Mereka yang ditangkap, nantinya diberikan penyuluhan, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan orang gila diserahkan ke rumah sakit jiwa untuk diobati,” ia melanjutkan.

Upaya pemerintah ini, kata Hasbullah, haruslah diikuti partisipasi masyarakat dengan tidak membiasakan diri memberi sedekah atau sumbangan kepada anjal, gepeng dan pengemis di jalan-jalan. Sebab, hal ini, kata Hasbullah, “Menjadi faktor berkembangnya jumlah anjal dan pengemis.” (yat)

Pemerintah Kota Palembang terus konsisten memberikan perhatian kepada pondok pesantren (Ponpes). Buktinya, pada 2010, pemerintah kota akan menaikkan alokasi anggaran bagi 27 pondok pencetak generasi intelektual-moral ini hingga 100 persen.

“Tahun depan, bantuan untuk ponpes akan saya naikkan sebesar Rp 20 juta dari Rp 10 juta setiap tahunnya, sehingga pembinaan kepada anak-anak lebih optimal,” ungkap Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra, seusai menyerahkan dana bantuan ke Ponpes se-Palembang di Aula MAN 3 Palembang, Kamis (26/11). Adapun ponpes yang mendapatkan bantuan, antara lain, Ponpes modern Al Ihsan, Ponpes Jamiatul Quro, Ponpes Nurul Qomar di Kecamatan Ilir Timur II.

Usulan untuk peningkatan bantuan tersebut, ujar Eddy, telah diajukan dalam APBD Kota Palembang tahun 2010.

Dikatakan Eddy, bantuan tersebut dimaksudkan untuk menunjang kegiatan operasional Ponpes sehari-hari. Dari situ, diharapkan pembinaan para santri di Ponpes di Kota Palembang tak kalah dengan sekolah negeri maupun swasta. Intinya, bantuan itu, untuk meningkatkan kualitas para santri.

Dia menambahkan, ponpes punya peranan penting dalam membina generasi muda. Di samping mengajarkan ilmu pengetahuan, ponpes juga kata Eddy memberikan pembinaan secara mental dan spiritual.

”Beberapa lulusan kita sudah banyak yang mendapatkan beasiswa di Al-Azhar Kairo. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa terus mencetak anak didik yang berprestasi untuk menuntut ilmu di sana (Al-Azhar),” harap Eddy.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Palembang, Herty Mochtar mengatakan, tujuan pemberian bantuan tersebut untuk meningkatkan mutu santri.

“Pemberian bantuan supaya kualitas para santri bisa sejalan dengan visi Kota Palembang menuju kota internasional yang religius,” katanya.

Herty menambahkan, saat ini pihaknya juga terus melakukan pembenahan sistem pengajaran di Ponpes yang ada.

”Kita tetap berkoordinasi dengan Diknas Kota Palembang untuk sistem pendidikannya, agar tetap sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kita harapkan peningkatan sistem pendidikan tersebut akan dapat berjalan seiring dengan kualitas yang dihasilkan setelah anak-anak didik selesai belajar di Ponpes, ” kata Herty. (why)

Ini peringatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang periode 2004-2009.

Jika mereka enggan atau belum mengembalikan komputer jinjing atau biasa disebut laptop, dalam waktu dekat mereka akan diberikan tindakan tegas. Tindakan tegas itu berupa pencantuman nama mereka di media massa.

Menurut Sekretaris Dewan Syaiful, tindakan ini bakal diambil apabila sampai tenggat waktu yang ditentukan, laptop milik Negara ini belum juga dikembalikan ke sekretariat dewan.

“Sebelumnya, surat pemberitahun telah kita layangkan sebanyak dua kali kepada mantan dewan ini, untuk segera memulangkan fasilitas negara yakni laptop, tapi tidak diindahkan,” terang Syaiful, di ruang kerjanya, Rabu (25/11).

“Sekarang SP telah kita layangkan lagi yang ketiga kalinya. Kita beri waktu kepada mereka sampai minggu ini. Apabila SP ini tidak diindahkan lagi, akan kita muat nama mereka di setiap media massa,” Syaiful menegaskan.

Dia menerangkan, dari total 45 anggota dewan periode lalu, hanya 60 persen yang telah memulangkan laptop. Sisanya yang 40 persen lagi belum mengembalikan dengan berbagai alasan saat dikirimkan surat peringatan.

Parahnya lagi, kata Syaiful, ada salah satu anggota berinisial (S) yang bahkan sulit dihubungi terkait pengembalian laptop, itu.

“Dihubungi baik dari ponsel maupun dari SP yang kita berikan, tidak ada jawaban,” ungkap Syaiful.

Meski begitu, bekas kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (kini Dinas Komunikasi dan Informatika-red) Kota Palembang, ini mengatakan, pencantuman nama-nama anggota yang belum mengembalikan laptop akan dibatalkan jika mereka secepatnya mengembalikan komputer tangan itu.

“Kita tunggu saja, kalau mereka ada itikad baik, akan kita batalkan memasang nama mereka di media massa,” kata Syaiful. (why)

Pemerintah Kota Palembang pada 2010 bakal merehab Panti Gelandangan Orang Terlantar dan Panti Bina Anak Remaja. Saat ini, secara umum, rumah penampungan milik pemerintah kota itu sudah padat penghuni.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Hasbullah Tuwi, awalnya pihaknya berencana merehab tiga panti asuhan. Dana senilai Rp 2 miliar pun sudah diajukan.

“Namun, hanya disetujui dari APBD Rp 500 juta. Untuk sementara kita akan rehab dua panti itu dengan dana tersebut,” kata Hasbullah, di Kantor Pemerintah Kota Palembang, Rabu (25/11).

Dia menerangkan, untuk Panti Gelandangan Orang Terlantar, pihaknya memperbaiki sekaligus melebarkan gedung aula panti itu. Saat ini, katanya, aula yang digunakan untuk menampung  sekitar 150 hingga 200 anak jalanan dan orang terlantar yang terjaring razia, itu tidak memadai lagi, sudah penuh.

“Kita juga akan buat sekat (ruang pemisah) antar ruangan di sana. Perlu ada pemisahan sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang yang telah tua,” kata Hasbullah.

Sementara untuk Panti Bina Anak Remaja, lanjut Hasbullah, karena dana terbatas, perehaban baru akan sebatas pada atap serta bangunan yang dianggap kurang layak.

“Atap panti itu banyak yang bocor. Itu semua perlu diganti. Dan nanti, ada juga sisi bangunan yang harus diperbaiki di panti itu,” ujar Hasbullah. (why)