Berita seputar kegiatan Pemerintah Kota Palembang klik di sini

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi agar semua kepala daerah tidak menerima fee atau pembayaran dari Bank Pembangunan Daerah, ditanggapi Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra.

Menurut dia, usulan pelarangan itu sah-sah saja, mengingat sudah banyak persoalan di republik ini, yang terhangat soal aliran dana dari Bank Century, yang merugikan negara hingga triliunan.

Meski begitu, ujar orang nomor satu di kota yang bervisi internasional ini, pelarangan itu harus ada landasan hukum yang kuat, serta dilaksanakan secara adil dan merata kepada seluruh kepala daerah, mulai dari wali kota, bupati hingga gubernur. (lebih lanjut…)

Pengunjung ke :

Untuk mendapatkan tampilan terbaik sebaiknya menggunakan Mozzila Firefox browser.