Pemerintah Kota Palembang hari ini menertibkan papan reklame liar yang dinilai tidak memberi sumbangan bagi pendapatan daerah.

Sejumlah papan reklame yang dibidik yakni reklame mili Finance Permata dan Tri Prima di kawasan Bukit Besar, Jakabaring, Kebun Bunga dan Celentang Sako. Ukuran papan reklame yang ditertibkan itu bervariasi: sedang hingga besar.

“Selama 4 bulan perusahaan ini tidak melaksanakan kewajibannya,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Sumaiyah MZ, melalui Koordinator Lapangan Reklame, Yudi Barata, di ruang kerjanya.

Dituturkan Yudi, reklame itu sudah terpancang sejak Desember 2009 lalu. Pihaknya telah pula melayangkan surat teguran maupun imbauan, terutama terkait kontribusi pemasangan papan itu.

“Sampai detik ini, sampai batas waktu yang  kita berikan yakni satu bulan, belum ada tindak lanjut dari perusahaan-perusahaan itu,” kata Yudi.

Selain papan reklame, Yudi menyebutkan pihaknya juga bakal menertibkan branding rokok yang dipasang di kios-kios rokok.

“Ada ratusan gerobak-grobak dan kios yang dilukis atau dipasang branding merk rokok tertentu. Nah, ke depannya ini juga kita tertibkan. Kita akan hapus branding merk rokok di kios dan gerobak tersebut,” ujar Yudi.

Upaya penertiban ini, kata Yudi, untuk melihat respon dari pemilik papan reklame dan branding iklan rokok agar dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang. (why)

Pemerintah Kota Palembang bakal menertibkan kembali pedagang kaki lima yang melanggar kesepakatan.

Kesepakatan itu yakni PKL tidak diperbolehkan berjualan di Pasar 16 Ilir, Jalan Beringin Janggut, Tengkuruk, Masjid Lama dan Jl. TP Rustam Effendi, di atas pukul 3 sore.

Menurut Asisten II Pemerintah Kota Palembang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Apriadi Busri, kesepakatan pemerintah kota dengan PKL itu sudah dibuat beberapa tahun lalu. Yakni saat pemerintah kota mulai menata kawasan-kawasan yang disebut di atas.

Maraknya lagi PKL yang menjajakan dagangannya di waktu yang terlarang itu membuat pemerintah mengambil tindakan tegas.

“Kita akan menertibkan PKL itu. Keberadaan mereka banyak dikeluhkan warga, karena membuat Palembang jadi semerawut dan jalanan jadi macet,” kata Apriadi, Rabu (31/3), di Kantor Pemerintah Kota Palembang, saat membahas soal PKL.

Kapan pelaksanaan penertiban itu? Apriadi enggan menyebutkannya. “Kita lihat saja nanti. Pastinya PKL ini akan kita tertibkan kembali.”

Apriadi juga membantah jika pemerintah kota selama ini terkesan membiarkan PKL itu berniaga di kawasan Pasar 16 Ilir dan sekitarnya, apalagi menarik retribusi. Katanya, pemerintah tidak pernah menarik retribusi dari PKL.

“Tidak ada. Kalau dulu memang ada, tapi sudah kita beri sanksi tegas. Jika masih ada oknum yang menarik retribusi, tindakan tegas akan kita berlakukan,” Apriadi menuturkan.

Selain PKL, lanjut dia, pemerintah juga bakal menindak tegas kendaraan besar, misalnya truk, yang mangkal di bahu jalan di Pasar 16 Ilir. “Kawasan Pasar 16 Ilir terlarang untuk parkir kendaraan besar.”

“Kita mengimbau Pol PP dan Dishub Kota Palembang, agar tidak membolehkan truk masuk Pasar 16 Ilir pada hari libur dan jam kerja,” Apriadi menambahkan. (why)

Pemerintah Kota Palembang akan memberi uang saku sebesar Rp 6.000 per hari bagi anak jalanan.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Hasbullah Tuwi, pemberian ini merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Dana untuk anak jalanan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Kita harapkan tahun ini juga program itu sudah bisa diterapkan,” kata Hasbullah, Selasa (30/3) di Kantor Pemerintah Kota Palembang.

Pada tahap awal, uang saku ini akan diberikan pada 60 anak jalanan dari total 300 orang. Mereka yang menerima lebih dulu harus lulus seleksi.

“Seperti tempat tinggal, apakah anak jalanan itu masih duduk di bangku sekolah dan lain sebaginya,” terang Hasbullah.

Dia berharap, upaya ini secara bertahap dapat mengurangi anak jalanan yang kerap beroperasi di persimpangan lampu
merah dan tempat-tempat strategis lain. “Biar mereka dapat berkumpul bersama keluarganya,” ujar Hasbullah.

Orang tua atau wali anak jalanan juga akan diberitahu terkait bantuan ini. Bila bantuan itu sudah diserahkan, orang tua mereka diminta mengawasi ketat anaknya agar tak lagi turun ke jalan.

“Kalau kembali ke jalanan, akan kita putuskan pemberian uang saku tersebut,” kata Hasbullah.

Adapun pengambilan uang saku itu, disebutkan Hasbullah melalui kantor pos. Bukan tiap hari, tapi dirapelkan selama satu bulan.

“Kita harapkan program ini dapat berlanjut ke anjal lainnya, sehingga mereka dapat dientaskan,” ujar Hasbullah pula. (why)

Puluhan warga dari 17 RT di Kelurahan 1 Ilir Kecamatan Timur II Palembang berunjuk rasa di Kantor Pemerintah Kota Palembang, Selasa (30/3), sekitar pukul 10.00 WIB.

Mereka meminta pemerintah kota mengevaluasi kinerja SH, lurah di kawasan itu. Selama 3 bulan menjabat, SH dianggap gagal mengayomi masyarakat dan aparat RT yang dipimpinnya. SH juga dianggap arogan dengan mencopot secara sepihak ketua RT. Alasannya, “RT tidak boleh rangkap jabatan,” kata Arivin Kalender, koordinator aksi.

SH, ujar Kalender, pula diduga telah menggelapkan dana stimulan kelurahan senilai Rp 5 juta dengan dalih untuk penghijauan Kelurahan 1 Ilir.

Dana stimulan pembangunan yang diberikan pemerintah kota kepada kelurahan-kelurahan sebesar Rp 40 juta. Saat perwakilan warga menanyakan duit yang Rp 35 juta lagi, termasuk realisasi pembangunan dengan dana sebesar itu,  “Dia (SH) sampai detik ini tidak memberi jawaban yang memuaskan, terkesan menutupi,” kata Abu Bakar, Ketua RT 12.

Keluhan akan kepemimpinan SH juga diungkapkan Usman, ketua RT 06 yang dicopot jabatannya. Selain jadi RT, Usman
adalah seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Secara yuridis, ujar Usman, Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT dan RW, tidak mengatur soal ketua RT tak boleh rangkap jabatan.

“Jika ada, sebagai warga yang baik, saya akan mundur dengan sendirinya,” kata Usman, seraya menambahkan pencopotan ini telah membuat malu dirinya yang telah menjabat selama 20 tahun.

Pengunjuk rasa berharap pemerintah kota dan pihak terkait segera mengevaluasi kinerja SH. “Jika tidak kami akan mengerahkan massa yang lebih besar,” kata salah seorang pendemo.

Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Palembang Aris Saputra, yang menerima enam
perwakilan RT, mengatakan akan menampung aspirasi warga itu.

“Sebetulnya ini baru laporan sepihak. Tapi akan kita tampung untuk diteliti lebih mendalam lagi. Akan kita laporkan ke Wali Kota Palembang melalui sekda,” ujar Aris.

Disinggung soal tuntutan warga agar SH dicopot dari jabatannya, Aris berujar itu harus sesuai dengan aturannya.

“Bila ada yang kurang tepat akan kita luruskan, kita mediasi dengan masyarakat,” kata Aris.

Soal rangkap jabatan ketua RT, menurut Aris itu tidak jadi persoalan. Aturan soal itu, katanya, tidak ada. “Sementara ini boleh saja, sepanjang tidak mengganggu aktivitas sebagai ketua RT,” Aris menegaskan.  (why)