Pihak mana saja yang ingin membangun pasar, entah itu pasar tradisonal maupun pasar modern, dipastikan tak mudah. Soalnya, Pemerintah Kota Palembang akan memperketat pemberian izin pembangunan dua jenis pasar itu.

Titik yang akan dijadikan lokasi pasar oleh pihak pengembang lebih dulu harus dapat rekomendasi dari camat. Selain itu, harus juga sudah lolos survei dan pengawasan dari tim monitoring instansi pemerintah.

”Upaya ini kita lakukan agar tidak timbul permasalahan baru setelah pasar itu didirikan,” kata Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang, Yustianus Jakfar, Jumat (5/3) di ruang kerjanya.

Kendati begitu, ujar Yustianus, pendirian pasar itu tak bakal ditarik retribusi. Hal ini mengacu pada Undang-undang No 28/2009. “Tidak ada retribusinya,” kata dia.

Disinggung soal kondisi sebagian pasar di Kota Palembang yang saat ini semerawut, Yustianus mengatakan itu akan dibahas lebih lanjut. Tidak mungkin, katanya, pasar itu dihapuskan.

“Paling tidak kita akan lakukan penataan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan,” ujar dia.

Kepala Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Achmad Arivai mengatakan, pihaknya siap membantu program pemerintah kota, termasuk memperketat pemberian izin pendirian pasar.

“Kita ingin memberi pelayanan yang maksimal di lokasi pasar,” ujarnya.

Harapan senada juga dilontarkan Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton. PD Pasar Palembang Jaya, kata Romi, harus lebih optimal memberi pelayanan prima mengingat pemerintah kota kini tengah menata pasar-pasar agar lebih berkelas. (why)