Berita seputar kegiatan Pemerintah Kota Palembang klik di sini

Pemerintah Kota Palembang menentang keras adanya wacana penyetopan penyaluran beras bagi masyarakat miskin (raskin).

Menurut Asisten II Pemerintah Kota Palembang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Apriadi Busri, pemerintah kota sebenarnya sangat mendukung upaya perbaikan maupun penggantian beras raskin bagi masyarakat.

“Tapi ya harus tetap jalan. Tapi harus ada perbaikan kualitas sesuai hasil temuan DPRD provinsi,” ujar Apriadi, Rabu (3/2) di ruang kerjanya.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu, dari hasil inspeksi mendadak mereka, menemukan bahwa banyak beras di gudang Bulog dan yang disalurkan ke masyarakat, kualitasnya sangat buruk: banyak kutu-kutu, bentuk beras patah-patah dan warnanya menguning. Selain itu, akibat lama di gudang, beras jadi lapuk dan bergumpal.

Karena itu, Bulog, kata Apriadi, harus bertindak cepat memperbaiki kualitas raskin di Sumsel hasil temuan wakil rakyat itu. Karena, katanya, bila masyarakat disuguhi kualitas beras raskin yang rendah, “Akan berdampak pada kesehatan.”

Menurut Anton Suwindro, Kepala Bidang Pemberantasan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Palembang, mutu dan kualitas beras raskin yang rendah akan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama anak-anak.

Anton menjelaskan, sehari-hari, masyarakat kota Palembang mengonsumsi beras sekitar dua hingga tiga kilogram. Dengan catatan, satu keluarga terdiri atas empat orang. Untuk anak-anak, biasanya mereka mengonsumsi beras dengan mutu biasa untuk mendapatkan energi sekitar 1.000 kalori.

“Jadi, kalau mereka (anak-anak) mengonsumsi beras yang ternyata pecahan beras atau menirnya lebih banyak daripada beras yang utuh, sudah dipastikan akan membawa dampak kesehatan yang tidak baik bagi anak-anak,” beber Anton beberapa waktu lalu.

Di masa pertumbuhan, anak-anak sangat membutuhkan banyak kalori guna membakar energi dalam tubuh.

”Kalau bentuknya (beras) seperti itu, ini tentu saja akan mengancam kesehatan mereka. Terlebih lagi, setelah dicek ternyata kondisi beras sudah menguning, dan terkadang sudah berulat. Meskipun sudah melalui tahapan yang benar-benar steril, pada saat dimasak, vitamin yang ada juga sudah tidak ada lagi. Ini yang sangat kita khawatirkan,” Anton menerangkan.

Karena itu, Dinas Kesehatan meminta kepada Bulog untuk lebih selektif soal beras yang disalurkan ke warga ini.

”Kita tentu saja tidak bisa menyalahkan pihak lain, hanya saja pengawasan dalam pendistribusian mengenai hal ini harus lebih diperketat,” katanya.

“Jangan sampai, kesejahteraan kesehatan anak cucu kita di masa yang akan datang menjadi terancam hanya karena menkonsumsi beras yang memiliki kualitas yang buruk,” Anton menambahkan.

Sementara itu, disinggung soal penyaluran beras yang tidak merata di masyarakat, Apriadi meminta Badan Pusat Statistik segera mendata ulang. BPS dikatakan Apriadi harus berkoordinasi dengan aparatur kecamatan, kelurahan hingga RT.

“Permasalahannya kan, karena BPS menggunakan data lama dan tidak berkoordinasi dengan camat, lurah dan RT, sehingga Raskin tidak sampai ke tangan yang tepat,” katanya.

“Kalau masalah dana, jangan dijadikan alasan, itu pekerjaan rutin (BPS),” ujar Apriadi. (why)

Silahkan tinggalkan komentar anda di sini.

Tidak ada Komentar »

Belum ada komentar.

Tinggalkan komentar

Nama (wajib)

Surat (tidak akan dipublikasikan) (wajib)

Situs web

Pengunjung ke :

Untuk mendapatkan tampilan terbaik sebaiknya menggunakan Mozzila Firefox browser.