Bidikan Kamera

Arsip

Links











Berita seputar kegiatan Pemerintah Kota Palembang klik di sini

Persyaratan Perijinan Butuh Penyederhanaan

Jumat 01/12/17, 07:01 AM oleh Ria Amelia.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menggelar Fokus group Discussion (FGD) di bidang perdagangan.

FGD yang digelar dengan mengundang para pelaku usaha yang ada di Kota Palembang ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di bidang perdagangan dalam mengurus perijinan usaha.

“Selama ini para pelaku usaha takut untuk mengurus perijinan dengan alasan waktu yang lama, susah dan mahal,” ujar Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelayanan DPM-PTSP, Arif Akhadi, saat membuka Fokus Discussion Penyederhanan Persyaratan Perijinan di Bidang Perdagangan, Kamis (30/11/2017).

Arif mengatakan, melalui FGD ini para pelaku usaha perdagangan dan pemerintah dapat membahas dan mencari solusi mengenai kemudahan dalam membuat perijinan.

Apalagi, dalam waktu dekat Kota Palembang akan menggelar perhelatan akbar Asian Games 2018, yang tentunya akan berdampak pada iklim investasi yang bakal masuk ke Palembang.

“Penyederhanaan persyaratan perijinan di bidang perdagangan ini sangat dibutuhkan. Dengan banyaknya investor yang masuk ke Palembang, tentunya akan berpengaruh dengan PAD Kota Palembang. Target ke depannya 100 persen usaha di Palembang memiliki ijin semua,” ujar Arif.

Kepala Seksi Fasilitasi Pelaku Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan, Sintong Maruli, mengatakan, banyak kemudahan yang didapatkan para pelaku usaha yang akan mengurus perijinan.

Seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang selama ini dalam pengajuannya sudah digabungkan menjadi satu berkas.

Nantinya, kelengkapan berkas yang diterima pihaknya akan diteliti lagi kelengkapannya dan akan dikembalikan dalam bentuk surat rekomendasi ke DPM-PTSP dan baru bisa diterbitkan ijinnya.

“Selain itu ada juga Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang saat ini sudah tidak diwajibkan lagi yang secara otomatis sudah lebih dipersingkat lagi,” kata Sintong, seraya menyebutkan, perijinan yang paling banyak diajukan yakni pengadaan, badan usaha dan perusahaan perseorangan.

Disinggung soal maraknya perusahaan perniagaan daring (e-commerce) yang mulai merambah Kota Palembang, Sintong mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Karena itu sampai saat ini pengajuan persyaratan perijinan untuk e-commerce ini belum bisa diajukan, kendati ada beberapa perusahaan yang mengajukan perijinan untuk e-commerce yang masuk di DPM-PTSP.

“Kalau sudah ada petunjuk dari pusat mengenai produk hukumnya, baru akan kita tindak lanjuti. Karena e-commerce ini masih bersifat nasional.”

Selain itu, keberadaan e-commerce ini juga akan dilihat lagi dari kondisi daerah, mengingat adanya dampak terhadap gerai-gerai konvensional. (*)

Penulis: Ria Amelia

Penyunting: Hidayatullah

 


.....

Tidak ada Komentar

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.




Pengunjung ke :
hit counters

Untuk mendapatkan tampilan terbaik sebaiknya menggunakan Mozzila Firefox browser.