Bidikan Kamera

Arsip

Links











Berita seputar kegiatan Pemerintah Kota Palembang klik di sini

Staf Ahli Bukan Jabatan Buangan

Rabu 03/01/18, 07:03 AM oleh Ria Amelia.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Jabatan staf ahli di lingkungan pemerintahan kerap dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai jabatan buangan.

Hal ini yang coba ditepis Kementerian Dalam Negeri RI melalui penerbitan surat edaran terkait fungsi jabatan staf ahli wali kota dan bupati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Surat tersebut telah pula diterima Pemerintah Kota Palembang.

Wali Kota Palembang, Harnojoyo, melalui Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Palembang, Amiruddin Sandy, menyampaikan, surat yang disampaikan Kemendagri, merupakan bagian dari upaya optimalisasi fungsi staf ahli wali kota atau bupati di Indonesia.

“Jadi surat tersebut dalam rangka meningkatkan peran staf ahli, karena jabatan tersebut sama pentingnya dengan jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berpengaruh dengan kebijakan wali kota,” ujar Amiruddin, Selasa (2/1).

Amir menerangkan, sejauh ini tidak ada masalah dengan jabatan Staf Ahli di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang. Hanya saja mungkin banyak sebagian dari mereka yang menganggap fungsional antara staf ahli dan asisten masih rancu.

Melalui surat yang diedarkan Mendagri nomor 100/9373/SJ, Pemerintah daeerah khususnya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk dapat segera menerapkan peran dan fungsi jabatan staf ahli yang menjadi tanggung jawab wali kota.

Artinya, ke depan staf ahli diminta aktif memberikan rekomendasi, hasil analisis isu-isu strategis terkait program yang dilaksanakan wali kota.

Selain itu, ke depan diutamakan staf ahli dalam mewakili kepala daerah dalam kegiatan pemerintahan, termasuk untuk menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap bidangnya.

“Staf ahli adalah jabatan strategis. Baik buruknya wali kota ada di tangan staf ahli,” kata Amiruddin.

Saat ini di lingkungan Pemkot Palembang ada tiga staf ahli. Yakni staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan investasi, kedua staf ahli bidang bidang keuangan, pendapatan daerah, hukum dan HAM, serta staf ahli bidang pemerintahan, sosial, dan kemasyarakatan.

Dia menambahkan, dengan adanya edaran tersebut, ke depan staf ahli dapat lebih aktif dalam memberikan masukkan kepada wali kota. Dan setiap kegiatan yang mewakili Walikota harus diutamakan staf ahli.

Bahkan, staf ahli harus mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai bidang masing-masing.

“Wali Kota minta agar surat ini dapat mejadi acuan kerja staf ahli. Jangan lagi bilang ini jabatan buangan,” kata Amiruddin. (*)

Penulis: Ria Amelia

Penyunting: Hidayatullah

 


.....

Tidak ada Komentar

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.




Pengunjung ke :
hit counters

Untuk mendapatkan tampilan terbaik sebaiknya menggunakan Mozzila Firefox browser.