Bidikan Kamera

Arsip

Links











Berita seputar kegiatan Pemerintah Kota Palembang klik di sini

Dewan Setuju LKPJ Wali Kota Dibahas di Rapat Komisi

Senin 15/01/18, 16:51 PM oleh Ria Amelia.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang memberikan catatan atas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Palembang.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna ke-1 masa persidangan 1 dengan agenda membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan wali kota 2013-2018, Senin (15/1/2018).

Secara umum, mayoritas fraksi berpandangan kinerja setiap OPD masih harus ditingkatkan. Sedangkan dari sisi penyerapan anggaran, dinilai sudah sangat baik dan meningkat dari tahun kemarin. dengan persentase kenaikan 90,22 persen.

“Serapan anggaran belanja sudah lebih baik. Sedangkan untuk silpa (sisa lebih perhitungan anggaran, red) sudah 96,45 persen. Harapannya, di tahun depan silpa bisa lebih diperkecil lagi, bahkan kalau bisa tidak ada silpa lagi,” ujar juru bicara dari Fraksi Gerindra.

Fraksi PDI-P, Golkar dan Nasdem menilai kinerja sejumlah OPD perlu ditingkatkan lagi, Karena belum maksimal.

Salah satunya soal sampah. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) masih kurang. Begitu juga armada dan petugas pengangkut sampah.

“Sehingga masih ada sampah-sampah yang belum terangkut, bahkan masih ada sampah-sampah yang berserakan di jalan. Kalau bisa untuk permasalah sampah ini, Pemkot bisa libatkan BUMN untuk ikut membantu,” kata juru bicara dari fraksi PDI-P, M Aidil Adhari.

Kinerja Sat Pol PP juga disorot terkait kesemerawutan pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar, sehingga menggangu pejalan kaki dan menimbulkan kemacetan.

Persoalan lain, keberadaan lahan untuk pembuatan kolam retensi yang sudah dibebaskan sehingga pembangunan harus segera dilanjutkan. Kemudian laporan masyarakat mengenai masih adanya lampu jalan yang mati, serta infrastruktur seperti jalan rusak dan penghargaan kepada atlet berpretasi yang masih minim.

Masih ada PR yang masih harus dikerjakan oleh OPD terkait selain yang disebutkan di atas. Terutama pengalihan arus atau rekayasa jalan yang masih berubah-ubah, khususnya di Jalan Radial sejak adanya Transmart yang menimbulkan kemacetan.

Karena itu rekayasa jalan tersebut harus di mantapkan. Selain itu, yang lebih penting imbauan untuk Ketua RT dan RW agar tidak terlibat dalam pilkada mengingat mereka merupakan pelaksana pemerintahan di tingkat bawah.

“Karena itu, kita menyetujui laporan LKPJ Walikota ini untuk dibahas di rapat Komisi nanti,” ujar juru bicara masing-masing fraksi.

Menanggapi hal ini, terutama soal sampah, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, mengatakan, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Minimalnya, masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

“Terutama di pinggir jalan, dan anak sungai serta drainase. Kita harapkan kerja sama dari masyarakat. Juga kegiatan gotong royong di hari minggu mesti terus digalakkan,” ujar Fitrianti.

Terkait kemacetan yang masih tampak di beberapa titik, kata Fitrianti, Pemkot Palembang akan mencoba memberdayakan Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi di jam-jam yang rawan kemacetan.

“Kita kan tahu macet itu ada di pagi, siang dan sore hari. Kita akan coba gratiskan Transmusi di jam jam tersebut untuk pelajar dan karyawan. Dengan begitu akan mengurangi kemacetan.” (*)

Penulis: Ria Amelia

Penyunting: Hidayatullah


.....

Tidak ada Komentar

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.




Pengunjung ke :
hit counters

Untuk mendapatkan tampilan terbaik sebaiknya menggunakan Mozzila Firefox browser.